Komisi VI Minta PT Adhi Karya Siapkan Strategi untuk ‘Right Issue’

  • Bagikan

Komisi VI DPR RI melakukan pendalaman atas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2022 yang diterima PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp1,976 triliun dan akan diikuti dengan pelaksanaan right issue Publik dengan nilai Rp1,898 triliun. Selain melakukan pendalaman atas PMN tersebut, Komisi VI juga mendengarkan penjelasan mengenai aksi korporasi yang dilakukan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan terhadap rencana right issue tersebut, Komisi VI meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk benar-benar menyiapkan strategi yang tepat. Serta menyiapkan langkah alternatif jika nantinya target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

“Dengan mempertimbangkan faktor target penyerapan dana publik dan jika right issue tidak tercapai, maka PT Adhi Karya (Persero) Tbk, diminta untuk menyiapkan langkah dan pilihan lain,” ujarnya saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Diketahui PMN Tunai tahun 2022 yang diberikan kepada PT Adhi Karya tersebut akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

Selain Sarmuji, Anggota Komisi VI Muslim dalam kesempatan tersebut juga menanyakan perihal upaya lain yang dilakukan oleh PT Adhi Karya dalam hal pendanaan selain dari PMN. Mengingat PT Adhi Karya sendiri memiliki proyek-proyek strategis yang memang menuntut perusahaan tersebut untuk melakukan upaya-upaya lain dalam hal pendanaan.

Menanggapi hal tersebut, Dirut Entus Asnawi mengatakan upaya yang dilakukan PT Adhi Karya dalam menambah pendanaan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki perusahaan dan anak perusahaan itu sendiri.

“Pilihan-pilihan lain, misalnya yang terjadi kemarin ini asumsi-asumsi IPO nya anak perusahaan ini tidak tercapai, opsi kerjasama dengan pihak lain untuk pendanaan pembiayaan ini yang kami tempuh, tentu hasilnya harus berbagi, ada yang dengan lokal dan ada yang dengan asing. Misalnya pengembangan-pengembangan TLB,” jelasnya

Sumber : dpr.go.id

  • Bagikan